PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA) Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Kanaan, di Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2024 molor sehingga masih berlanjut hingga sekarang.
KUKAR - Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima gugatan pemohon atas pembatalan Edi Damansyah sebagai kandidat di Pilkada Kutai Kartanegara 2024.
KLIKKALTIM.COM- Sebanyak 4.500 ribu sambungan air di Kelurahan Loktuan akan dipadamkan sementara pada Sabtu (15/2/2022) mendatang.
Program bantuan modal tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bontang belum berjalan hingga kini. Padahal program ini sudah diluncurkan sejak September 2024 lalu oleh Wali Kota Bontang Basri Rase.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Taman akan melakukan pemeliharaan WTP di KS Tubun pada Sabtu (8/2/2025) mendatang. Akibatnya distribusi air bersih untuk 7 ribu pelanggan akan disetop sementara.
KLIKKALTIM.COM- Instalasi pengelolaan air atau Water Treatment Plant (WTP) Kanaan memasuki masa pemeliharaan, Sabtu (1/2/2025). Dengan pemeliharaan ini distribusi air ke 6 ribu sambungan rumah terpaksa disetop sementara.
KLIKKALTIM.COM- Perumda Tirta Taman Bontang akan melaksanakan pemeliharaan WTP Altra yang berada di Jalan Brigjend Katamso, pada Sabtu (24/1/2025) besok.
BONTANG- Pedagang pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) kecewa oleh Pemerintah Kota Bontang. Kekecewaan itu muncul lantaran lapak mereka disegel beberapa waktu kemarin.
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali meraih Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional (SMP Obvitnas) dengan predikat Gold, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini mengacu kepada hasil audit implementasi sistem pengamanan perusahaan, sesuai Peraturan Kapolri Nomor Nomor 7 Tahun 2019, tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas.
