Mahasiswa Tolak RUU Omnimbus Law karena Bawa Bencana Bagi Buruh

KLIKKALTIM.com -- Omnimbus law adalah kebijakan baru yang digodok oleh rezim Jokowi untuk memayungi seluruh aturan salah satunya memuat RUU Cilaka/Cika (Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cipta Kerja) bertujuan menekankan satu isu besar yang berpotensi mencabut ataupun lebih buruk lagi mengubah beberapa UU bermasalah sehingga menjadi lebih sederhana.

Pemerintah Indonesia sedang menyusun omnimbus law dengan berdalih dapat meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi nasional. Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo dalam pidatonya selalu menyampaikan membuka investasi yang seluas-luasnya tentunya membangun kerjasama dengan bersama para investor besar. Adapun tiga hal yang menjadi sasaran pemerintah dalam menyusun omnimbus law yaitu, UU perpajakan, cipta lapangan kerja atau cipta kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Menurut Yohanes Richardo Nanga Wara, salah satu mahasiswa Fsip Unmul yang juga menjadi bagian dari pihak kontra menolak Undang-undang RUU Cilaka atau Cipta lapangan kerja dengan beberapa alasan. Dia menganggap kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap buruh sebab hanya mengikuti logika pasar bebas, fleksibilitas pasar melalui monopoli aturan.

"Tidak bisa dipungkiri eksploitasi tenaga kerja buruh semakin terus terjadi, pemberian upah murah, sistem PHK sepihak atau outsorching, jam kerja yang panjang tidak terhitung jam kerja lembur, jaminan kerja tidak diberikan. Pasalnya hadirnya aturan ini justru hanya membawa petaka sebab tidak menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi buruh," kata Richardo pada (24/02/2020), Samarinda.

Eskalasi gerakan pun sejauh ini banyak aksi menuai protes dari kelompok mahasiswa yang menginginkan agar kebijakan tersebut segera di cabut. Hampir berbagai daerah Indonesia salah satunya kelompok mahasiswa Samarinda pun ikut menyerukan unjuk rasa penolakan dengan berbagai tuntutan yang memuat termasuk Omnimbus Law RUU Cilaka atau cipta lapangan kerja.