KLIKKALTIM.COM- Wali Kota Bontang Basri Rase juga melarang keterlibatan tenaga honorer berpolitik praktis. Karena, itu bisa mengganggu independensi kerja mereka.
Kepada Klik Kaltim, orang momor satu Bontang ini juga melihat dalam perjanjian kontrak kerja tertera apa saja larangan yang tidak boleh dilanggar bagi tenaga honorer.
"Tidak boleh lah berpolitik tenaga honorer. Jaga profesionalitas. Honorer kan punya kontrak yah disitu jelas," kata Basri, Rabu (24/5/2023).
Baca Juga : DPRD Bontang Minta Honorer yang Daftar Caleg Tak Dipecat
Bahkan dirinya sebagai Ketua DPC PKB Bontang ini juga meminta kepada pengurusnya yang berprofesi sebagai honorer untuk mundur saat ingin maju di pemilihan legislatif 2024.
Tugas pokok tenaga honorer juga membantu ASN dan Pemkot Bontang dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Khawatirnya saat diperbolehkan akan mengganggu kinerja mereka. Bahkan bisa berakibat masyarakat dirugikan.
Baca Juga : Honorer yang 'Nyaleg' Tak Perlu Berhenti, Pengamat ke DPRD Bontang : Jangan Akali Aturan Dong
Kendati begitu Basri juga akan membahas persoalan ini bersama dengan BKPSDM, dan Sekretaris Daerah. "Kalau di PKB yang maju dari tenaga honorer harus berhenti. Kita jaga independensi," pungkasnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: