Pemkot Samarinda Dukung Pilkada Samarinda Tanpa Jor -Joran Anggaran

KLIKKALTIM.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda tengah sibuk mengerjakan tahapan Pemilihan Umum kepala daerah (Pilkada) Kota Samarinda.

KPU Samarinda meminta agar menjadi perhatian serius, menyangkut kekurangan honor adhoc. Pun kekurangan mencapai Rp5,1 miliar.

Sampai saat ini yang bermasalah ada honor untuk Kelompok penyelenggara pemungutan suara  (kpps) yang juga termasuk dalam Rp5,1 miliar tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairrudin mengatakan, secara substansi tidak ada masalah untuk memenuhi pelaksanaan Pemilihan wali kota dan wakil (pilwali) Samarinda.

Namun dengan demikian tegas Sugeng sapaannya, Pemkot Samarinda tetap mengikuti aturan dan kaidah yang ada. Sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (Nphd) saat ini ditetapkan dengan jumlah Rp5,1 miliar.

Sementara dana anggaran untuk Pilwali Kota Samarinda di bulan Agustus, tak sampai satu bulan hitungan mundur pelaksanaan Pilwali yang jatuh pada 23 September 2020.

"Pemkot tetap mensuport, anggaran bisa keluar pada pertengahan tahun, tapi kalau mau seera tinggal digeser saja, anggaran ini kita mesti membagi dengan pos anggaran pembangunan lainnya," terang Sugeng (4/3/2020) saat dijumpai di ruang kerjanya.