Hanura Nilai Paripurna AKD DPRD Kaltim Bisa Jadi Preseden Buruk

KLIKKALTIM.COM - Hanura Kaltim menyesalkan rapat paripurna pembahasan alat kelengkapan DPRD (AKD) yang dihelat oleh 6 fraksi di DPRD Kaltim. Sekretaris DPD Hanura Kaltim Muhammad Thamrin menuturkan, rapat kelima tanpa kehadiran tiga fraksi lain itu bisa menjadi preseden buruk di mata publik.

Thamrin menegaskan bahwa, keputusan tetap menghelat rapat itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, azaz yang dilakukan berdasarkan suara mayoritas dewan dan tidak mempertimbangkan fraksi partai lain seperti Golkar, PKS dan Hanura sendiri yang tidak hadir.

“Kami tidak hadir karena mendapat kabar ketidakhadiran ketua DPRD Kaltim HM Syahrun. Pada saat yang bersamaan, Sekretaris DPRD Achmadi juga sedang dinas ke Balikpapan. Kok bisa tiba-tiba rapat tetap berlangsung,” kata dia.

Namun, kepastian apakah paripurna itu sah atau tidak berada di tangan Kemendagri. Nantinya, Mendagri akan mengeluarkan sikap mengenai pelaksanaan paripurna tersebut. Apakah disetujui atau tidak, itu ada pada Mendagri.

"Keputusan dari Mendagri yang kami tunggu sebagai acuan terakhir. Tapi, bagi kami, rapat itu tetap melanggar hukum," ucapnya dikonfirmasi Jumat, 31 Maret 2017. (*)