Bapenda Kaltim Diminta Teruskan Rekomendasi DPRD
26 Desember 2019
Foto Reza : Anggota Komisi II, DPRD KaltimKLIKKALTIM.com - Belum lama ini, Komisi II DPRD Kaltim melakukan bearing bersama Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim.
Hasil hearing tersebut menghasilkan rekomendasi terkait perkembangan neraca keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim yang kelola Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim.
Komisi II DPRD Kaltim mengkonfirmasi kepada Bapenda Provinsi Kaltim terkait adanya 140 Perusahaan yang belum melaporkan neraca keuangan di penghujung akhir tahun 2019, dari 200 Perusahaan berstatus Plat Merah.
Kepada media ini, Anggota Komisi II, DPRD Kaltim, Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya menemukan hanya 60 Perusda yang melaporkan neraca keuangannya.
"Hanya 60 Perusda saja yang memberikan Retribusi bagi daerah, 140 Perusda lainnya bagaimana ?," Ujar Reza Pahlevi saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Gedung E, lantai 2, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim.
Seperti diketahui, fungsi pengawasan dewan melekat bagi Pemerintah. Hal itu lantaran setiap tahunnya ratusan ya Perusda disubsidi menggunakan APBD Kaltim melalui pertimbangan dan keputusan DPRD Kaltim selaku lembaga Parlemen.
Lebih lanjut kata Reza sapaannya, terkait temuan data Perusda yang tidak memberikan kontribusi bagi kas daerah. Komisi II DPRD Kaltim meminta Bapenda Kaltim untuk menindaklanjuti rekomendasi terkait 140 Perusda yang belum lapor.
Lebih dari itu, Reza dari fraksi partai Gerindra itu ingin mengetahui langsung dari Bapenda Kaltim apakah 140 Perusda mengalami kebocoran keuangan.
"Kita hanya ingin peran Perusda maksimal menjadi pundi - pundi kas daerah. Kalau memang ada kebocoran, bocor di mana, kan begitu," pungkas Anggota Dewan Daerah Pilihan (Dapil) Kita Samarinda itu.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
TINGGALKAN KOMENTAR
