Wawali Minta 75 Persen Anggaran CSR Perusahaan untuk Program Kemiskinan

BONTANG- Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memerintahkan perusahaan untuk mengalokasikan 75 persen dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk mengentaskan kemiskinan. 

Hal itu disampaikan saat Wawali AH memberikan arahan kepada Enumerator verifikasi data kemiskinan pada Selasa (30/9/2025) malam tadi. 

Alokasi dana yang besar diperlukan karena Pemkot Bontang pasang target pada 2029 zero warga miskin. 

Kemudian 25 persen sisanya bisa digunakan perusahaan untuk support program lainnya seperti infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan. 

"Kalau sudah selesai kami paparkan ke Perusahaan. Minta mereka alokasikan 75 persen dana CSR ke penanganan kemiskinan," ucap Agus Haris. 

Bentuk alokasi dana CSR bisa dipakai baik untuk bantuan modal usaha, peningkatan sumberdaya manusia, serta menciptakan pelaku usaha mandiri. 

"Ini perlu perhatian. Kami punya target. Karena ada 16 ribu warga miskin di Bontang ini," tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 150 enumerator akan mulai melakukan verifikasi data warga miskin di Kota Bontang pada Rabu (1/10/2025). Mereka ditugaskan mendatangi 16.384 warga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN).

Sebelum turun ke lapangan, para enumerator terlebih dahulu mendapatkan pembekalan di Pendopo Wali Kota.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menjelaskan verifikasi ini penting agar pemerintah kota memiliki data riil terkait angka kemiskinan. Menurutnya, data yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

“Yang diperiksa adalah kriteria Desil 1 hingga 4. Perlu diverifikasi supaya intervensi Pemkot Bontang bisa tepat sasaran,” ujarnya.