Proyek Bendungan Rp 12 M di Bontang Bermasalah; Erosi Sungai Ancam Pemukiman, Pekerja Tak Dibayar

BONTANG- Proyek pembangunan kolam sumber air baku di RT 26 Kampung Masyarakat Sadar Lingkungan (Masdarling) Kelurahan Gunung Telihan mangkrak pada sejak Maret 2025 lalu. 

Dari informasi yang diterima Klik Kaltim proyek tersebut dikerjakan oleh PT Bumi Lasinrang asal Kota Samarinda dengan nilai kontrak Rp12,7 miliar. 

Bukan hanya mangkrak, perusahaan tersebut juga meninggalkan sederet masalah, puluhan pekerja mereka yang belum dibayarkan hingga menyebabkan erosi sungai yang mengancam pemukiman warga di sana. 

Tidak hanya itu akibat longsor yang meluas 10 rumah didekat proyek tersebut juga terancam longsor. Warga sekitar pun was-was. 

Seorang pekerja yang belum dibayar Anam mengatakan, aktivitas perusahaan sudah terhenti sejak Maret 2025 lalu. 

Para pekerja yang belum dj bayar totalnya ada 32 orang. Terdiri dari pekerja bangunan dari jawa 27 orang dengan total tunggakan sebulan lebih. 

Kemudian juga 5 pekerja lokal belum dibayar uang lemburnya selama 4 bulan. Nampak di lokasi hanya ada 1 unit eksavator dan material besi serta semen yang tidak digunakan lagi. 

 "Yang dirugikan masyarakat setempat. Kami orang lokal juga ditunggak pembayarannya. Ini perwakilan perusahaan tidak ada di lokasi," ucap Anam kepada Klik Kaltim. 

Diketahui, dari informasi papan proyek di lokasi. Mustinya PT Bumi Lansirang itu selesai mengerjakan proyek pada akhir 2024 lalu. 

Namun rupanya fakta berkata lain. Progres yang disinyalir baru 50 persen itu terhenti begitu saja. Padahal kegunaan proyek itu untuk tampungan air bersih diatas permukaan. 

Pemerintah Kota Bontang pun diminta agar bisa menyelamatkan proyek tersebut dari mangkrak. Meski bukan tanggung jawab mereka. 

"Kami minta bantuan ke Pemkot Bkntang agar ini bisa dilaporkan ke Provinsi. Kasian itu proyek mangkrak," sambungnya. 

Klik Kaltim mengkonfirmasi Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang Edi Suprapto mengatakan proyek tersebut langsung dikerjakan oleh provinsi Kaltim. 

Pihaknya mengaku tidak tahu menahu soal progres. Soal keluhan warga nantinya PUPR Kota Bontang akan bersurat ke Provinsi Kaltim untuk bisa memberikan penjelasan alasan tidak adanya pengerjaan di sana. 

"Saya kurang tahu itu yah. Nanti coba saya tanyakan," ucap Edi.