Neni Larang OPD Beli Mobil untuk Pejabat, Anggaran Dihemat untuk Beli Bus yang Bisa Dipakai Warga

BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melarang OPD membeli mobil dinas bagi para pejabat. Kebijakan itu diterapkan untuk menghemat anggaran.

Kepada Klik Kaltim Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, ketimbang melaksanakan program pengadaan mobil bagi pejabat, dia bersama Wakilnya Agus Haris hanya akan fokus pada pengadaan transportasi umum seperti bus. 

"Tidak lagi diperbolehkan. Kami hanya mau beli bus untuk pegawai dan anak sekolah," ucap Neni Moernaeni kepada Klik Kaltim. 

Rencananya di APBD Perubahan 2025 ini akan ada 2 bus yang dibeli. Kemudian pada APBD 2026 akan kembali dibeli 2 bus tambahan. 

Bus itu digunakan untuk mengangkut ASN yang berkantor di Kelurahan Bontang Lestari. Tujuannya agar bisa mengurangi operasional dan mendukung menurunkan emisi karbon. 

"Bisa bus itu dipakai untuk warga. Nanti akan ada halte yang disiapkan. Kalau untuk mobil pribadi pejabat tidak ada lagi," sambungnya. 

Disinggung beberapa mobil operasional yang dibeli pada awal 2024. Neni mengaku itu belum masuk dalan pemerintahannya. 

"Kalau itu bukan saya yang anggarkan. Pemerintahan sebelumnya," katanya.

Namun Neni mengatakan, pembelian mobil dinas hanya bisa dilakukan dengan kondisi urgen. Misalnya mobil yang sudah benar-benar tidak layak pakai. (*)