Nelangsa Warga Kampung Gotong Royong; Puluhan Tahun Belum Dialiri Air PDAM

BONTANG- Warga Gotong Royong RT 49 Kelurahan Belimbing terpaksa memanfaatkan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan selama puluhan tahun tinggal di sana.

Ketua RT 49 Kelurahan Belimbing Salmiah mengaku telah mengusulkan ke pemerintah untuk diberikan fasilitas pasokan air bersih. 

Tercatat ada sekitar 274 Kepala Keluarga yang terpaksa menggunakan air tadahan hujan atau sumur untuk keperluan sehari-hari. 

Mereka terpaksa tidak membeli air karena harganya yang terlampau tinggi. Bahkan dirinya membuat tadahan air hujan dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit. 

Saat musim kemarau Salmiah mengaku harus membeli air dengan nominal per tanki sekitar Rp80 ribu. Air itu akan habis dalam sehari. Dirinya menghitung untuk pasokan air saat membeli dibutuhkan biaya Rp2,4 juta. 

"Dari kami tinggal memang tidak ada. Usulan sudah sering kali disampaikan. Tapi belum ada kejelasan," ucap Salmiah. 

Dikonfirmasi terpisah Lurah Belimbing Dwi Andriyani,  mengaku untuk penyediaan air bersih memang merupakan tanggung jawab warga sendiri. 

Pemkot Bontang baru memiliki program rencana pemasangan sambungan rumah untuk mendapatkan pasokan air gratis pada Agustus 2025 lalu. 

Usulan itu sudah disampaikan ke tim tingkat kota. Rencananya akan diverifikasi. Sebab rencana program penyediaan air bersih akan menyasar warga kurang mampu. 

Status lahan di Gotong Royong juga masih simpang siur. Terlebih kawasan itu masuk status Area Peruntukan Lain (APL) pengalihan HGB 01 dari Pupuk Kaltim. 

"Baru diusulkan kemarin. Kami udah setor datanya. Nanti akan di verifikasi. Memang program pemasangan jaringan PDAM baru Agustus kemarin didata," ucap Dwi. 

Status Lahan

Direktur Perumdam Tirta Taman Suramin mengaku untuk warga Gotong Royong memang belum terdapat pipa induk yang masuk. 

Alasannya karena status lahan jalan yang belum jelas. Perumdam juga enggan gegabah memasang. Takutnya lahan tersebut justru bermasalah. 

"Kami siap saja tapi harus jelas juga status lahan dan fasum di sana," tutur Suramin. 

Mereka mencatat sekitar 150 rumah yang bisa dipasang saat status Fasilitas Umum sudah jelas. "Untuk biaya sih kami belum hitung. Karena harus spesifik kan," pungkasnya.