Salah Urus Penanganan Stunting, Pemkot Diminta Subsidi Makanan Bergizi ke Seluruh Balita di Bontang
BONTANG - Kinerja pemerintah dalam penanganan stunting mendapat catatan merah dari DPRD Bontang. Tren kasus stunting yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasannya.
Kondisi stunting di Bontang kian memburuk. Setelah sempat turun menjadi 18 persen pada Juli lalu. Tingkat prevalansi stunting kembali meningkat menjadi 20,6 persen sesuai data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Agustus 2024.
Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib meminta agar penanganan stunting dievaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Menurutnya, penanganan saat ini keliru sehingga kasus kian meningkat. Pemkot perlu mengatasi persoalan ini mulai dari akar rumput.
Sahib menjelaskan, masalah utama dari stunting tinggi di pesisir karena faktor kemiskinan. Seharusnya program pemerintah lebih menyasar ke masalah ini. "Ini sudah salah urus, kalau persoalan stunting harusnya diselesaikan dari akarnya yakni kemiskinan," ungkap Sahib kepada Klik Kaltim, Jumat (4/10/2024).
Ia mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi makanan bergizi kepada anak-anak balita serta para ibu hamil merata.
Dari data milik Dinas Kesehatan jumlah sasaran balita untuk pengentasan stunting sebanyak 16 ribu orang. Apabila pemerintah menyalurkan subsidi tiap bulan sebesar Rp 500 ribu ke masing-masing anak, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 96 miliar dalam setahun.
Dana tersebut hanya sekitar 30 persen saja dari total alokasi dana untuk urusan kesehatan per tahunnya Rp 330 miliar.
"Selama ini anggaran kita melimpah Rp 3,3 triliun. Kesehatan 10 persen atau Rp 330 miliar. Kota kaya tapi kok masyarakatnya stunting, ini kan ironis," tegas politisi Nasdem ini.
Diberitakan sebelumnya, Asisten II Pemkot Bontang Lukman, menuturkan isu stunting harus menjadi tugas bersama.
Seluruh OPD diinstruksikan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seperti misalnya memastikan sasaran ooerasi timbang menjadi 100 persen. Setelah itu memastikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berjalan.
"Harus serius. Apalagi kita kemarin sempat mendapatkan penghargaan penanganan terendah dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berdasarkan Survei Kesehatan Indonesi (SKI)," tersng Lukman.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: