Ketimbang Urus Buaya Riska, AH Minta Pj Gubernur Fokus Alokasikan Anggaran untuk Daerah 

KLIKKALTIM.COM - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik diminta tak terlalu serius mengurus Buaya Riska. Alih-alih mengurus satwa, pemerintah provinsi diminta mengelola anggaran bagi hasil untuk kabupaten dan kota di Kaltim secara proporsional. 

Hal itu disuarakan Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris kepada wartawan. Ia menilai aktivitas Pj Gubernur yang masif untuk Buaya Riska tak profesional, seharusnya urusan kepentingan jutaan warga diurusi dengan wujud dukungan anggaran yang tepat sasaran dan berimbang dari provinsi ke daerah. 

Baca Juga : Buaya Riska Dibangunkan Penampungan di Tanjung Laut Indah

Menurutnya, hal itu harus dilakukan selama ia menjabat di Kaltim. Sebab, banyak persoalan dan program yang digaungkan Gubernur sebelumnya, yakni Isran Noor belum merata di berbagai kabupaten/kota.

Seperti halnya di Kota Bontang. Masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat ialah persoalan banjir dan stunting.

Untuk itu, ia mengusulkan agar PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pejabat di Kaltim. Tujuannya, untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

“Dari pada ngurusin buaya alangkah baiknya seperti itu. Pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kaltim dikumpulkan kemudian mereka memaparkan pokok permasalahan di daerahnya kemudian diakomodir provinsi,” usulnya.

Baca Juga : Buaya Riska Dikembalikan ke Bontang, AH : Pj Gubernur Kaltim Bakal Buat Gaduh

Dengan pemaparan rencana kerja dari setiap kabupaten dan kota, PJ Gubernur bisa memilah mana saja program yang harus dilaksanakan. Kemudian, memberikan bantuan keuangan kepada setiap daerah dalam pelaksanaannya.

“Bantuan keuangan di Bontang saja setiap tahunnya menyusut. Padahal yang lebih faham dengan apa yang dibutuhkan masyarakat adalah kepala daerah. Nah, di situ pentingnya peran PJ Gubernur,” bebernya.

Tak hanya itu, ia berharap singkatnya kinerja Akmal Malik di Kaltim sebagai PJ Gubernur bisa memiliki data akurat mengenai kondisi kabupaten dan kota di Kaltim. Seperti data kemiskinan, stunting, dan sebagainya.

“Dengan data lengkap yang dimiliki dia (Akmal Malik) bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kaltim. Karena apapun programnya tanpa adanya data itu tidak akan berjalan baik,” tandasnya.