Depeko Pastikan Pengupahan Sesuai Kondisi Daerah, Namun Tak Beratkan Pengusaha

BONTANG- Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bontang memilili tugas berat dalam menyusun serta mengusulkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) setiap tahunnya. 

Tugas mereka mengedepankan prinsip mengakomodir kepentingan perusahaan serta tidak meninggalkan masukan pekerja dalam perhitungan skala upah. 

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang Muhammad Rusdi mengatakan, Depeko diisi berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, hingga kalangan akademisi dan pakar.

Dalam prosesnya, Depeko terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan mengacu pada ketentuan pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Data ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi salah satu komponen penting dalam proses penghitungan.

Selanjutnya, tim membahas variabel penghitungan sesuai formula yang berlaku. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi besaran UMK untuk disampaikan kepada Wali Kota Bontang.

"Tugasnya berat. Kami mau pekerja dapat upah layak dan tidak merugikan pengusaha," ucap Muhammad Rusdi, Rabu (11/11/2026).

Rusdi menegaskan, Depeko Bontang berkomitmen menjalankan penghitungan secara objektif dan sesuai ketentuan. Termasuk mengikuti formula yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan serta kebijakan pengupahan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun pelaksanaan penghitungan UMK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.

"Kami tetap berpedoman pada regulasi. Perhitungan pakai mekanisme yang sama Inflasi, Pertumbuhan ekonomi.
Indeks tertentu atau alfa (α), dengan rentang 0,50 sampai 0,90," sambungnya. 

Nilai alfa ditentukan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha serta perbandingan UMK dengan kebutuhan hidup layak.

Misalnya, metode perhitungan itu sempat dipakai pada penetapan UMK Bontang tahun 2026 sebesar Rp3.799.480 per bulan. Besaran tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Dengan adanya Depeko, proses penentuan upah minimum diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah sekaligus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.