Harga Batu Bara Turun, Begini Tanggapan Anggota DPRD Kaltim

KLIKKALTIM.com -- Ekonomi Kaltim masih ditopang industri ekstraktif. Batu bara masih menjadi andalan komoditas jual di pasar dunia.

Tren menurunnya harga batu bara kembali terlihat di awal dan pertengahan Tahun 2019. Harga Batu bara Acuan (HBA) sendiri dipengaruhi rendahnya konsumsi batu bara di Tiongkok yang berpengaruh kepada kondisi harga di pasar global.

Kondisi itu berimbas kepada negara-negara produsen termasuk Indonesia. Kaltim sebagai provinsi yang mengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor tambang paling merasakan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Sejumlah perusahaan batu bara terlihat sudah mulai melakukan pengetatan pengeluaran bahkan berencana merumahkan sebagian besar karyawannya secara bertahap. Apabila penurunan terus terjadi hingga awal tahun depan dikhawatirkan kondisi terpuruknya ekonomi Kaltim di tahun 2016-2017 akan kembali terulang.

Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung menuturkan hampir seluruh komoditi termasuk sektor tambang pernah pengalami tren menurunnya harga jual. Justru disitulah terlihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan agar daerah tidak merasakan dampak yang cukup besar.”Inikan bukan hal yang baru, sudah biasa harga komoditas batu bara turun naik. Ini pelajaran bersama khususnya kepada Pemprov Kaltim untuk benar-benar fokus dan serius kepada pengembangan sektor non tambang,” kata Henry Pailan.

Menurutnya, ketergantungan pada sektor tambang cepat atau lambat akan memberikan dampak buruk bagi Kaltim. Pasalnya, selain tren turunnya harga batu bara dan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam menjadi dua faktor utama yang pasti akan dihadapi. 

Ia menyebutkan, sepuluh tahun terakhir Kaltim terfokus kepada pembangunan mega proyek, hal itu mempengaruhi terhadap program pengembangan disejumlah bidang. Oleh sebab itu sudah saatnya pemerintah saat ini memfokuskan kepada program peningkatan SDM dan sumber daya terbarukan.

Semua itu, dapat dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi antara Pemprov dan kabupaten atau kota se-Kaltim guna mencapai satu kesepahaman bersama sehingga tujuan akan mudah tercapai secara maksimal.

“Tata ruang wilayah Kaltim juga seharusnya dievaluasi, khususnya pada penetapan kawasan mana saja yang menjadi fokus dalam pengembangan pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Jadi jangan sampai kawasan pertanian berubah status menjadi kawasan pertambangan,” jelasnya.