BOSDA Belum Ada Kejelasan, DPRD Kaltim Segera Panggil Disdik

KLIKKALTIM.COM - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Hendry Pailan Tandipayung akan memanggil Dinas Pendidikan Pemprov Kaltim. Hal ini akan dilakukan untuk mengklarifikasi aduan perwakilan tenaga guru swasta dan guru bantu (forum PNSD Bontang).

Pasalnya, puluhan guru ini mengadu kepada Hendry Pailan di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kamis 27 April 2017. Mereka menanyakan kejelasan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemprov Kaltim pasca pemberlakukan UU NO 23/2014 Tentang Pemda, mengamanatkan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas dibebankan ke Provinsi.

Namun, Pemprov Kaltim luput menganggarkan BOSDA untuk kabupaten dan kota. Akibatnya ribuan tenaga guru swasta se-Kaltim tak menikmati Tunjangan Profesi Pengajar (TPP) tahun ini. Padahal upah yang mereka terima dari sekolah kurang dari Rp2 juta tiap bulannya.

Henry menyatakan, pihaknya berupaya agar Bosda untuk kabupaten kota segera dibayarkan. Dalam waktu dekat, pihaknya bakal menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, kemudian memanggil instansi terkait mencarikan sumber dana pembayaran Bosda .

“Kita baru menerima surat dari Pemprov Kaltim terkait rencana pergeseran anggaran, tapi untuk memastikan dana Bosda siap. Kita akan memanggil seluruh pihak untuk membahas masalah ini. Jangan sampai sudah kita geser anggaran mendahului APBD-Perubahan, tapi dananya tidak ada, kan sama saja,” bebernya.

Sebelumnya, perwakilan Forum Guru PNSD, Rudi Pasaribu mengatakan, sejak Januari lalu hingga sekarang tunjangan yang biasanya mereka terima tiap bulannya tak kunjung terbayarakan. Padahal kegiatan belajar mengajar terus dilakukan. Ia pun mengeluhkan, lambannya respon Pemprov untuk mengatasi masalah ini.

“Kita belum dapat kejelasan, soalnya beberapa kali dilakukan rapat pertemuan selalu berubah rubah, dan trakhir kita dengan angkanya sebesar Rp1,6 juta ,” ucapnya.

Tak hanya itu, Forum juga menyayangkan adanya sikap diskrminatif Pemprov Kaltim terhadap bagi kabupaten kota. Pasalnya, dari informasi yang diterima sejumlah sekolah yang dinaugi Pemprov sudah menerima insentif mereka. Bahkan, jumlahnya pun jauh lebih besar ketimbang insentif yang diterima di tingkat kabupaten kota.

“Ada juga kabar, bahwa ada 4 sekolah di Samarinda, di bawah naungan Provinsi telah menerima, nah kenapa yang di daerah ini belum, kami kan juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab provinsi. Bajkan jumlahnya pun lebih besar,”ucapnya. (Adv)