•   29 April 2024 -

Anggota DPRD dan Wawali Temui Pendemo, Janji Sampaikan Tuntutan ke Pusat

Bontang - M Rifki
11 September 2022
Anggota DPRD dan Wawali Temui Pendemo, Janji Sampaikan Tuntutan ke Pusat Perwakilan aksi bertemu Anggota DPRD Bontang dan Wawali Najirah.

KLIKKALTIM.COM - Massa  Aliansi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM Subsidi akhirnya ditemui 14 Anggota DPRD Bontang, dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah. Walaupun sebelum pertemuan, sempat terjadi aksi dorong antara pendemo dan polisi.

Perwakilan Ampera Risardi mengatakan, ada 4 tuntutan yang dibawa. Pertama, menolak kenaikan BBM Subsidi dan berantas mafia BBM. 

Kedua, menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia. Ketigamendesak dan mengawal Pemkot Bontang untuk menuntaskan genangan banjir. Keempat, mendesak Pemkot Bontang dalam menstabilkan harga bahan pokok. 

"Kenaikan BBM Subsidi sangat berdampak kepada masyarakat Bontang. Tegas kami menolak kenaikan harga BBM Subsidi," kata Risardi, Senin (12/9/2022). 

Kemudian, ada dua tuntutan lokal yang juga menjadi atensi dari Aliansi Ampera. Mulai dari desakan penyelesaian penanggulangan banjir, dan Pemkot Bontang bisa menstabilkan harga pangan. 

Penantian, masyarakat setiap hujan deras selalu dihantui rasa ketakutan karena banjir bisa kapan saja menerjang pemukiman mereka. 

Artinya, ada ketidakseriusan Pemkot Bontang dalam mengatasi banjir harus terus disorot agar memastikan program mereka berjalan. Tidak hanya berpatokan terhadap janji politik saat masa kampanye politik. 

"Mau sampai kapan banjir ini. Persoalan bisa diatasi dengan mengeruk sungai karena sedimentasi,"ucapnya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, berjanji akan meneruskan tuntutan soal penolakan kenaikan harga BBM Subsidi ke Pemerintah Pusat. 

"Kami akan teruskan. Karena, itu wewenang pemerintah pusat. Yang jelas semua tuntutan yang diyakini berdampak terhadap masyarakat akan direspon," tutur Agus Haris. 

Sementara terkait tuntutan penanggulangan banjir, Pria yang kerap disapa AH ini menilai progres saat ini terus berlanjut. 

Misalnya, dengan alokasi 10 persen APBD untuk penanggulangan banjir. Apalagi persoalan itu tidak bisa instan diselesaikan.

Mengingat, ada faktor banjir kiriman saat terjadi hujan di hulu Kota Bontang. Yang jelas, DPRD konsisten mengawasi program penanggulangan banjir. 

"Perlahan pastinya program penanggulangan banjir bisa terlihat. Meski membutuhkan waktu yang cukup panjang," tutur AH. 

Sementara itu Wakil Wali Kota Bontang Najirah mengatakan, saat ini Pemkot Bontang sangat konsen melakukan penanganan bencana banjir.

Misalnya, dengan menyusun dokumen master plan banjir yang ditarget Desember 2022 rampung. Belum lagi pencegahan dini seperti pengerukan sungai, program pembangunan turap baik di Kelurahan Api-api, dan Kelurahan Gunung Elai. 

Selain itu, melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk meminta anggaran bantuan dana dalam penanganan banjiran.

"Kami konsisten. Program pencegahan dan cepat tanggap selalu dilakukan oleh Pemkot Bontang. Semoga 2023 mendatang program strategis dan tepat sasaran bisa berjalan," ungkap Najirah.




TINGGALKAN KOMENTAR