Pemkot Tolak Tambahan Anggaran Pilkada, Kecuali untuk Covid-19

KLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang dipastikan tak akan menambah anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang.

Pemerintah beralasan saat ini tidak memiliki anggaran untuk memenuhi permintaan KPU Bontang.

"Kalaupun ingin ditambahkan, kami juga gak ada duit, tapi kita punya dana cadangan," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKD), Amiluddin, Kamis (18/6/2020).

Amiluddin menuturkan pemerintah sudah sepakat tidak menambah anggaran penyelenggaran pemilu.
Alokasi Rp 20 miliar tahun lalu dinilai cukup untuk membiayai pelaksanaan Pilkada tahun ini.

Pemerintah menyarankan agar KPU dan Bawaslu Bontang merasionalisasi anggaran mereka untuk disesuaikan dengan keperluan Pilkada.

"Pemerintah tidak akan menambah anggaran, diluar dari pada yang sudah kita sepakati bersama-sama," ujarnya.

Penyelenggara Pilkada bisa merasionalisasi anggaran yang dinilai tak prioritas, misalnya perjalanan dinas.

Kendati demikian, untuk urusan penanggulangan Covid-19 pemerintah masih beri toleransi.
Dana cadangan penanggulangan Covid-19 bisa digeser. Asalkan untuk keperluan penanggulangan virus corona.

"Kalo nanti diperlukan, itu bisa kita ambil dari sana, yang penting berhubungan dengan Covid-19," ujarnya.

Tetapi dengan catatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh pemerintah. KPU dan Bawaslu hanya menerima fisiknya saja.

"Kita tidak beri dananya ke KPU dan Bawaslu tapi bakal dikelola oleh OPD terkait. Jadi mereka terima masker misalnya, supaya tetap fokus," pungkasnya.(*)