DPR RI Dapil Kaltim Waspadai Penjahat Dalam Pemilu Serentak di Kaltim
24 Desember 2019
KH Aus Hidayat NurKLIKKALTIM.com -- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltim KH Aus Hidayat Nur menanggapi tahapan Pemilukada serentak terlebih di sembilan Kabupaten dan Kota di Kaltim.
Politisi PKS, anggota Komisi II DPR RI ini menyebut, persiapan menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 medik bulan September. Seperti diketahui, Samarinda juga merupakan salah satu daerah yang akan menggelar kontestasi bersamaan di 270 wilayah di Indonesia. Yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Kyai Aus, sapaannya menuturkan, peraturan Pilkada sedang dibahas kembali dalam PKPU di Senayan (Kawasan kantor DPR RI, red) untuk di Kaltim, ia menilai penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres serta Pileg digelar selama ini berjalan sesuai harapan.
Kaltim dikenal sebagai daerah yang kondusif dalam pelaksanaannya.
Utamanya adalah keamanan dari penyelenggaraan Pilkada. Dan Kaltim terkenal dengan kondisi amannya.
Ditambah lagi, menurut dia, partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya juga cukup baik.
"Tentu saja itu tak terlepas dari sosialisasi yang baik dari KPUD dan Bawaslu daerah," ucapnya kepada media ini di salah satu cafe bilangan Juanda 6 (23/12/2019).
Satu hal ia tegaskan. Yakni, kecurangan dalam proses pemungutan suara.
"Yang selanjutnya ialah soal kecurangan. Kalau kita hilangkan pasti sulit. Tapi itu bisa kita minimalisir. Itu sudah menjadi suatu lingkaran setan," sebut anggota Dewan dari fraksi PKS.
Kyai Aus mengatakan, hal itu bisa saja tekan, namun harus dari pengaruh di Nasional.
"Kecuali dari pusat ada kekuatan politik yang kuat dan tegas," cerita dia.
Hal itu, lanjutnya, seolah-olah menjadi kebiasaan yang harus diterima masyarakat. Padahal, ketusnya, masyarakat juga harus sadar untuk mencari gagasan calon pemimpin terbaik.
"Kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang berkualitas jika dengan cara - cara curang seperti itu," imbuh Kyai Aus.
Permasalahan itu semua, imbuhnya lagi, itu sedang dibahas dalam PKPU.
"Nah, itu juga yang akan dibahas di PKPU. Pengetatannya, terkait undanghundangnya," tutup dia.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
TINGGALKAN KOMENTAR
