Rp 6,3 Miliar untuk Program Bebas Kumuh di Bontang

KLIKKALTIM.COM - Program nol kawasan kumuh di Kota Bontang mendapat dukungan dari Kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 6,35 miliar untuk mendukung program bebas kumuh di Bontang.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Maksi Dwiyanto kepada wartawan, belum lama ini. Maksi mengatakan, dari kucuran dana tersebut program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bontang ditarget mampu berkurang sekitar 15 persen.

“Sekarang total kawasan kumuh di Bontang masih 40 persen. Tapi melalui bantuan pemerintah pusat kita bisa kurangi sekitar 15 persen untuk tahun ini,” kata Maksi.

Maksi menjelaskan, dana dari kementerian nantinya bakal diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan seperti, jalan lingkungan, pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL), persampahan, dan pemenuhan air bersih.

Rencananya program ini bakal dibangun di titik kawasan kumuh. Diantaranya, Tanjung Laut, Berebas Tengah, Belimbing, Bontang Lestari, Lok Tuan, Guntung, dan Tanjung Laut Indah. Kelurahan Berebas Tengah mendapat kucuran paling besar yakni, Rp 2 miliar.

“Ada 7 sasaran titik yang bakal dikerjakan tahun ini. Beberapa memang kawasan kumuh sangat mencolok karena sanitasi yang buruk,” ujarnya.

Pun demikian, program ini masih bakal terus berjalan. Bontang ditarget bebas kumuh pada tahun depan. Masih ada beberapa daerah yang perlu penanganan lanjutan, seperti Seperti Bontang Kuala, Berbas Pantai, Berebas Tengah, Lok Tuan, dan Bontang Lestari. Diharapkan tahun depan program ini bisa menyelesaikan permasalahan tata kelola kota secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dukungan APBN untuk program bebas kumuh pada tahun ini tergolong cukup besar. Pasalnya, wujud apresiasi pemerintah pusat akibat penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara yang diraih Kota Bontang beringan dengan dukungan anggaran.

Dikatakan Maksi, tahapan yang akan dilakukan tim ialah mendata penerima bantuan dengan melakukan survei lapangan. Setelah itu, data akan dikirim ke provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat. (*)