Pro Kontra Pembangunan Masjid Terapung Ditengah Lonjakan Kasus Covid di Bontang

KLIKKALTIM.COM -- Rencana pembangunan masjid terapung di Kelurahan Lok Tuan menuai protes dari sejumlah kalangan. Tapi ada juga kelompok yang mendukung.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menilai pembangunan infrastruktur wisata religi ditengah pandemi tidak etis.

Sebab, saat ini Kota Bontang tengah berjuang mencegah penularan kasus Covid-19 yang kian massif.

"Tidak etis lah rasanya, kenapa bukan fokus saja dulu atasi penanangana Covid-19 saja," ujar Amir kepada Klik Kaltim, Senin (24/8/2020).

Amir menilai masih banyak prioritas lain pemerintah untuk penanggulangan covid.

Misalnya, meningkatkan fasilitas kesehatan bagi petugas medis ataupun perbaikan layanan medis di fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Selain itu, pemerintah juga bisa menyalurkan dana stimulan-stimulan bagi kelompok masyarakat agar roda ekonomi tetap bergerak.

"Yah kita bisa saja dukung pembangunan masjid ikonik, asalkan tidak ditengah kondisi sekarang," ujarnya.

Ia menambahkan, jika memang pemerintah ingin menciptakan ikon wisata. Seharusnya, optimalkan objek wisata yang telah ada.

Misalnya, Beras Basah. Perbaiki fasilitas dan pelayanan yang ada di sana. Cara itu dinilai lebih masuk logis.

Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim, Buyung Marajo juga menilai rasa empati pemerintah minim.

Kota Bontang sedang berjuang menghadapi Covid-19. Harusnya, agenda-agenda prioritas difokuskan untuk penanggulangan masalah akibat covid.

"Kan di saat ini pemerintah butuh uang banyak, coba lah tinggalkan dulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya monumental itu. Prioritaskan urusan kemanusiaan dulu lah (Covid-19)," tandas Buyung.

Harusnya, kata Buyung, pemerintah peka dengan kondisi saat ini. Belanja daerah sudah sepatutnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang babak belur akibat pandemi.

Belanja daerah diprioritaskan untuk menangani masalah sosial, semisal stimulan atau peningkatan fasilitas bagi tenaga medis.

Sah-Sah Saja 

Sementara itu, Anggota Fraksi Gabungan PAN-Hanura, Rusli menilai, pembangunan masjid terapung di saat pandemi sah-sah saja.

Asalkan, biaya pembangunan itu tak mengganggu pos belanja untuk penanganan Covid-19.

"Yah gapapa lah, kan tidak mengganggu juga kegiatan penanggulangan Covid di Bontang," ujar Rusli.

Jika menilik data dari nota keuangan APBD-Perubahan 2020 pos anggaran di dua instansi medis meningkat. Dinas Kesehatan naik Rp 11 miliar dan RSUD Bontang naik jadi Rp 30 miliar.

"Yah tidak bisa juga kalau kita fokus ke covid saja, kan ada persoalan lain juga. Kalau fokus pembangunan bisa mandek," tandasnya.

Anggota Fraksi Gabungan Golkar-Nasdem, Bakhtiar Wakkang juga mendukung pembangunan masjid terapung.

Bakhtiar menjelaskan, saat ini sudah new normal atau adaptasi baru. Artinya, penanggulangan kasus covid lebih mengedepankan prilaku masyarakat.

Masyarakat harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

Di samping itu, rencana pembangunan masjid terapung dinilai sebagai wujud nyata Bontang sebagai kota Agamais.

"Nah kalau dana-dana bantuan toh pemerintah pusat juga ada siapkan, jadi kita bisa bergerak beriringan, penanganan covid jalan, pembangunan juga jalan," pungkas BW.