Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, angkat bicara soal nasib 250 tenaga honorer yang diberhentikan pemerintah. Menanggapi wacana perlakuan khusus bagi para mantan honorer agar dapat bekerja di perusahaan, Andi Faiz menegaskan bahwa kesempatan kerja adalah hak seluruh warga secara setara.
DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan setara bagi siswa yang tinggal di wilayah pesisir. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi PKB, Yusuf.
Banjir rob yang kerap melanda kawasan Bontang Kuala kembali menjadi sorotan. Pasalnya, fenomena pasang air laut ini terus mengganggu aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menanggapi dengan serius banyaknya keluhan dari orang tua siswa mengenai buruknya kondisi toilet di sejumlah sekolah negeri.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, turut ambil bagian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar oleh Pemerintah Kota Bontang, Senin pagi (19/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yaser Arafat, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang kembali mengupayakan program “Kota Tanpa Kumuh” (Kotaku) dari pemerintah pusat. Ia menilai program ini terbukti mampu mengubah wajah permukiman kumuh, khususnya di kawasan pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, kembali mengingatkan Pemerintah Kota Bontang agar tak hanya mewacanakan, tetapi juga merealisasikan pembangunan pabrik pengalengan ikan.