PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Dalam reses perdananya yang berlangsung di Dapil 5, Aldryansyah, Anggota DPRD Kutai Timur, menyoroti masalah ketersediaan air bersih yang dihadapi masyarakat di Sandaran, Kaliorang, dan Sangkulirang pada 14-18 November 2024.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menanggapi keberadaan Peraturan Daerah (Perda) terkait kebakaran yang baru disahkan serta permasalahan minimnya personil di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di wilayah tersebut.
Fraksi Gelora Amanat Tekankan Pentingnya Transparansi dan Efisiensi
erwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri sampaikan pentingnya pengawasan terhadap pembiayaan daerah senilai Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri mengungkapkan pandangannya mengenai alokasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencapai Rp 11,136 triliun.
Pertanian Bisa jadi Sektor Utama di Dapil 3 Kutai Timur
Terkait Kesulitan Sarana Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sandaran, DPRD Beri Usulan Begini
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti tingginya angka pengangguran di wilayah Kutim. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi peningkatan kompetensi generasi muda. Menurutnya, BLK seharusnya difungsikan secara maksimal agar para pemuda memiliki keterampilan unggul sehingga dapat bersaing di dunia kerja.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
