Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, kembali mengingatkan Pemerintah Kota Bontang agar tak hanya mewacanakan, tetapi juga merealisasikan pembangunan pabrik pengalengan ikan.
Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang kembali mencuat. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yaser Arafat, menyoroti masih banyak warga tinggal di rumah kumuh namun belum mendapat bantuan karena tersandung persoalan legalitas.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, kembali menyuarakan kebutuhan masyarakat pesisir. Kali ini, ia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Bontang dalam menyelamatkan nasib mahasiswa Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang yang terdampak konflik internal kampus. Pemerintah menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung untuk menampung mahasiswa melalui skema transfer.
Rencana pengembangan pabrik bahan peledak milik PT Bontang Nitra Perkasa (BNP), yang merupakan bagian dari PT Black Bear, mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Bontang.
Setelah DPRD Bontang menyetujui hibah lahan milik daerah seluas 3 hektare di Bontang Lestari kepada Perum Bulog, perusahaan tersebut diminta segera merealisasikan pembangunan gudang logistik.
Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,5 miliar untuk peningkatan kualitas Jalan M Roem yang berada di kawasan Bontang Lestari. Kebijakan ini mendapat dukungan dari anggota Komisi C DPRD Bontang, Sumardi.