Fraksi PKB Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Tak Terduga dan Belanja Modal Tanah Bontang 10 bulan yang lalu
Retribusi Daerah Belum Penuhi Target, Fraksi PDI Perjuangan Minta Pengawasan Perusahaan dan Hotel Diperketat Bontang 10 bulan yang lalu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang meminta pemerintah perketat pengawasan kepada perusahaan dan hotel yang masih menunggak retribusi. Minimnya pengawasan menjadi pemicu seretnya pendapatan daerah.
Rusak Estetika dan Pemborosan, Nursalam Minta Tiang PJU Ganda Dicabut Bontang 10 bulan yang lalu Anggota DPRD Kota Bontang, Nursalam meminta Dinas Perhubungan menata ulang Penerangan Jalan Umum (PJU).
DPRD Terima Laporan Peserta yang Lolos Seleksi P3K Bukan Honorer Aktif Bontang 10 bulan yang lalu Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto meminta pemerintah menindaklanjuti aduan dugaan peserta yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) meski sudah tidak berstatus honorer.
Tidak Akurat, Winardi : Perlu Alokasi Anggaran Penguatan Basis Data Bontang 10 bulan yang lalu Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi mendesak pemerintah mengalokasian anggaran khusus kebutuhan penguatan data.
PAD dari BUMD Tak Signifikan, Fraksi ADB Ingin Pemkot Naikkan Target Bontang 10 bulan yang lalu Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang mendorong pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama sektor pajak dan penarikan retribusi.
Realisasi Belanja Operasi Capai 93,92 persen, Fraksi Golkar Apresiasi Pemkot Bontang 10 bulan yang lalu Fraksi Golkar DPRD Kota Bontang mengapresiasi capaian realisasi belanja operasi Pemkot Bontang dalam pelaksanaan APBD 2024 lalu.
5 Catatan Fraksi Gerindra Soal Kinerja Pemkot Bontang Bontang 10 bulan yang lalu Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang mengapresiasi capaian kinerja Pemkot Bontang dalam pelaksanaan APBD 2024 yang melampaui target.
Fraksi ADB Soroti SILPA Tinggi, Desak Evaluasi Serapan dan Perbaikan Pengelolaan Aset Bontang 10 bulan yang lalu Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (11/6/2025).
Fraksi PKS dan NasDem Soroti Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Anggaran Daerah Bontang 10 bulan yang lalu Isu mengenai kemandirian fiskal daerah kembali menjadi sorotan. Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD (P2APBD) tahun anggaran 2024, Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
1 Mediasi Gagal; Sang 'Sultan Bontang' Tak Sanggup Kembalikan Rp 226 Juta, Kasus Berlanjut ke Persidangan Hukum & Kriminal 12266 Kali 4 hari lalu
3 Gelombang PHK di Tambang Mulai Terjadi; 102 Karyawan Bontang Dirumahkan Bulan Ini Bontang 6446 Kali 4 hari lalu
4 Pupuk Kaltim Buka Seleksi Magang PAC Magenta XIII, Prioritaskan KTP Bontang Bontang 3583 Kali 2 hari lalu