Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menertibkan aktivitas jual beli BBM eceran yang kian menjamur. Salah satunya tentang penetapan harga jual eceran. Sebab, pada praktiknya di lapangan, nilai jual eceran jauh di atas harga yang ditetapkan oleh SPBU. Dan, itu merugikan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur Novel Tyti Paembonan meminta pemerintah kabupaten mengambil langkah tegas soal menjamurnya "Pertamini". Praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) tidak resmi bertentangan dengan peraturan.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting pendukung terciptanya kemajuan ekonomi daerah. Salah satu yang paling minim perhatian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini, yakni infrastruktur akses jalan kawasan pertanian yang menjadi nadi penghubung perekonomian dari bidang pertanian.
Sebanyak 40 anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2024 – 2029, dilantik, Rabu (14/8/2024). Mereka diambil ikrarnya dalam rapat paripurna di ruang sidang utama, Kantor DPRD Kabupaten Kutim.
BONTANG- Proyek pengerjaan drainase Jalan Pangeran Suryanata ex Sendawar mendapat surat peringatan pertama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.