SiLPA Bontang 2025 Capai Rp 282 Miliar; Pansus Minta Transparansi Uang yang Gagal Dibelanjakan 

BONTANG- Hasil evaluasi Pansus Laporan Keterangan  Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Bontang atas realisasi belanja pemerintah tahun anggaran 2025 mendapat sejumlah catatan. 

Dokumen Pansus dibacakan langsung oleh Ketua Komisi C Alfin Rausan Fikry pada Sidang Paripurna Rabu (13/5/2026) pagi. 

Di dalam dokumen itu, poin ke tiga disebutkan Kementerian Dalam Negeri bahwa tahun anggaran 2027 batas toleransi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) paling tinggi 3 persen.

Pansus LKPJ Bontang menemukan pada 2025 angka SilPA diketahui cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp282 miliar dari nilai APBD Rp3,1 Triliun atau serapan hanya 93 persen. 

Pansus LKPJ juga mendapatkan banyaknya SilPA itu justru dari belanja rutin. Misalnya pembiayaan gaji ASN, PPPK penuh waktu, dan paruh waktu. 

Kemudian, di belanja rutin pembiayaan listrik dan air. Dimana OPD justru tidak belajar pada realisasi di tahun sebelumnya. Untuk mengalokasikan anggaran yang nilainya berlebib di 2025.

"Oleh karena itu Pansus LKPJ merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pengawasan anggaran dan optimalisasi kinerja untuk menghindari SiLPA yang terlalu tinggi," ucap Alfin Rausan Fikry.

Lebih lanjut, Pansus LKPJ Bontang juga meminta wali kota untuk menjelaskan secara rinci angka SilPA yang begitu besar.

"Ini yang perlu dijelaakan secara rinci. Kami akan menunggu penjelasan. Untuk transparansi ke publik," tuturnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menganggap membengkaknya angka SilPA karena terdapat dana transfer yang masuk di akhir tahun. 

OPD rupanya tidak mampu menyerap anggaran tersebut dan berdampak pada sisa anggaran. SilPA ini juga tidak bisa dipandang buruk. 

Karena bisa membantu daerah memaksimalkan kerja di tahun berikutnya. Karena tercatat uang itu sebagai kas daerah. Terlebih di awal tahun Pemkot Bontang haeus memastikan gaji ASN tidak tertunda. 

Terlebih program yang sudah dianggarkan tetapi harus di efesiensi karena permintaan pemerintah pusat. Ini menjadi beban daerah karena anggaran yang sudah diplot akhirnya harus ditunda. 

"Kalau tertunda ekonomi Bontang akan timpang," kata Neni. (Adv)