Kasus pekerja anak di bawah umur rupanya masif terjadi di Kutai Timur. Persoalan ini mencuat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Peraturan Perlindungan Anak (PPA).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) Novel Tyty Paembonan meminta Bupati selaku kepala daerah daerah dapat mendistribusikan anggaran APBD dengan adil di setiap kecamatan, mengingat kabupaten Kutim terdiri dari beberapa kecamatan.
KLIKKALTIM.COM- Satu unit truk bermuatan koral alami kecelakaan tunggal pada Selasa (8/11/2023) sekitar pukul 14.45 Wita di Kilometer 23 Poros Bontang-Sangatta tepatnya di Kecamatan Teluk Pandan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kutim Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melalui Wakil Ketua I Asti Mazar mengkritisi banyaknya program perjalan luar daerah di Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sejumlah program di APBD Perubahan 2023 tidak berjalan maksimal.
Maraknya kasus pembakaran lahan disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kutai Timur (Kutim). Maka dari itu Abdi Firdaus Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mengimbau warga tak membakar lahan. Selain itu dia mendesak Pemkab gencar melakukan sosialisi.
Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan yang digelar Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Anak (DP3A) Kutim, mendapat apresiasai dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asti Mazar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bupati Kutai Timur (Kutim), Fitriyani berharap keterlibatan laki-laki dan perempuan harus setara tanpa ada pengaruh diskriminatif dalam suatu proses pembangunan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) ke II tahun anggaran 2023 besok (30/10/2023).