Baru-baru ini penghapusan sistem Zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ramai di perbincangkan. Beberapa pihak bahkan mengusulkan agar kebijakan zonasi tersebut dihapuskan saja karena mengingat tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.
Perwakilan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menyoroti potensi besar warga Kutai Timur dalam bidang kuliner.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan hasil temuannya setelah melakukan reses di daerah pemilihannya.
BONTANG- Pembukaan gerai Mie Gacoan di tengah kontroversi perizinan mereka juga dikeluhkan oleh pelaku Ojek Online (Ojol) karena antrean yang panjang. Pelaku Ojol harus mengantre rata-rata hampir 1 jam demi mengambil pesanan pelanggan.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menanggapi keberadaan Peraturan Daerah (Perda) terkait kebakaran yang baru disahkan serta permasalahan minimnya personil di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti tingginya angka pengangguran di wilayah Kutim. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi peningkatan kompetensi generasi muda. Menurutnya, BLK seharusnya difungsikan secara maksimal agar para pemuda memiliki keterampilan unggul sehingga dapat bersaing di dunia kerja.
Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Susilawati Anggraini, baru saja menyelesaikan kegiatan reses di tiga lokasi dalam daerah pemilihan (Dapil) II, yaitu Sangkima, Teluk Pandan di Desa Suka Rahmat, dan Bengalon di Desa Sepaso, pada 14-17 November 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan yang perlu diperjuangkan di DPRD.