PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
KLIKKALTIM.COM - Komisi IV DPRD Kaltim bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim telah menyelesaikan pembahasan terkait muatan materi perubahan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG).
KLIKKALTIM.COM - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyambut kunjungan istimewa dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) pada, Selasa (7/23) malam.
KLIKKALTIM.COM - Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, beberapa waktu lalu.
KLIKKALTIM.COM - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didaulat untuk membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, beberapa waktu lalu.
KLIKKALTIM.COM - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya listiyono menilai dengan kondisi persaingan pasar yang sangat kompetitif, maka palaku UMKM khususnya di Kaltim dituntut untuk memiliki inovasi dengan mendapatkan berbagai plafform teknologi yang dapat digunakan memasarkan produk.
KLIKKALTIM.COM- Sudah 5 bulan terakhir sejak kebijakan penarikan tong sampah di pinggir jalan dilaksanakan Pemerintah Kota Bontang namun masih saja ada warga yang 'membandel'.
KLIKKALTIM.COM- Organisasi masyarakat atau ormas dinilai sebagai organisasi yang juga memiliki kepentingan, tujuan dan partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan nasional.
KLIKKALTIM.COM - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Veridiana Huraq menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi infrastruktur di SMA 1 Long Pahangai.
KLIKKALTIM.COM - Pembagunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur dikritisi anggota DPRD Kaltim karena dinilai minim menyerap tenaga kerja lokal.
