Sampaikan Pandangan Akhir Terkait Raperda APBD TA 2025: Tingkatkan PAD dan Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

Stat: 693

Kutim - Perwakilan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Joni menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan potensi pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam Raperda APBD TA 2025.

“Kami dari Fraksi PPP ingin menyampaikan beberapa hal dalam pendapat akhir ini,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna ke-22 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024 tentang Raperda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2025, Selasa (26/11/2024).

Pertama, Joni menekankan perlunya peningkatan pemanfaatan potensi pendapatan daerah.

“Fraksi PPP mengharapkan agar pemanfaatan potensi pendapatan daerah harus ditingkatkan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar potensi pendapatan dari sektor PAD dapat meningkat setiap tahunnya,” tuturnya.

Selanjutnya, Joni juga menekankan bahwa seluruh program yang dirancang harus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daya saing daerah, agar seluruh program bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Joni juga mengingatkan pentingnya Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD untuk menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.

“Fraksi PPP berharap bahwa Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD supaya menjadi prioritas, karena anggota DPRD merupakan cermin di masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Joni menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada solusi untuk menyelesaikan berbagai kontradiksi yang dihadapi oleh masyarakat Kutai Timur.

“Kami menyarankan kepada pemerintah untuk lebih pada solusi dalam menyelesaikan kontradiksi khusus kehidupan rakyat Kutai Timur,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil ketua fraksi PPP dalam dewan itu juga mengajak semua fraksi di DPRD untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan PAD.

“Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mencapai tujuan ini. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama,” harapnya.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan Raperda ini.

“Demikianlah pendapat akhir PPP, atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)