•   27 June 2025 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Turun Drastis, Angka Prevalansi Stunting di Bontang jadi 12 Persen

Kaltim - M Rifki
26 Mei 2025
 
Turun Drastis, Angka Prevalansi Stunting di Bontang jadi 12 Persen wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni umumkan angka stunting di Bontang tinggal 12 persen (Klik Kaltim).

BONTANG - Angka prevalensi stunting di Bontang turun drastis pada Mei 2025 ini. Mengacu pada data yang dirilis Pemkot, angka prevalensi mencapai 12 persen atau 1.219 orang anak.

Sebagai perbandingan, tingkat prevalansi stunting pada Agustus 2024 lalu berada di angka 20,6 persen. Angka itu diambil dari data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Prevalensi dalam bidang kedokteran atau kesehatan memiliki arti jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Istilah prevalensi digunakan sebagai representasi banyaknya kasus penyakit yang terjadi.  

Keberhasilan menekan kasus stunting ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di Rujab, Senin (26/5/2025). Berdasarkan hasil operasi timbang dan diagnosa dokter spesialis anak, hanya ada 1.219 orang anak stunting atau setara dengan 12 persen. Jumlah itu berkurang setelah sebelumnya terdapat 1.700 kasus. 

Hasil anak Stunted atau diagnosa pendek karena henetik sejumlah 880 orang. Angka prevalensi untuk balita bermasalah sekitar 17 persen. 

"Turun angka stunting di Bontang hanya 1.219 orang atau 12 persen dari jumlah balita," ucap Neni Moerniaeni kepada awak media. 

Sebagai tindak lanjut dari penanganan stunting, Pemkot melalui Dinas Kesehatan akan langsung menjalankan program pemberian makanan gratis. Setiap porsi makanan gratis senilai Rp32 ribu. 

Program ini akan dilelang dan berjalan mulai Juli hingga September 2025. Hasil dari intervensi nantinya akan kembali dievaluasi untuk melihat tingkat angka stunting. Data ini juga akan dipakai dan disampaikan ke BPS dan pemerintah pusat. 

"Per 3 bulan akan dilihat lagi evaluasinya," pungkasnya. (*)






TINGGALKAN KOMENTAR