Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, turut ambil bagian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar oleh Pemerintah Kota Bontang, Senin pagi (19/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yaser Arafat, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang kembali mengupayakan program “Kota Tanpa Kumuh” (Kotaku) dari pemerintah pusat. Ia menilai program ini terbukti mampu mengubah wajah permukiman kumuh, khususnya di kawasan pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, kembali mengingatkan Pemerintah Kota Bontang agar tak hanya mewacanakan, tetapi juga merealisasikan pembangunan pabrik pengalengan ikan.
Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang kembali mencuat. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yaser Arafat, menyoroti masih banyak warga tinggal di rumah kumuh namun belum mendapat bantuan karena tersandung persoalan legalitas.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, kembali menyuarakan kebutuhan masyarakat pesisir. Kali ini, ia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Bontang dalam menyelamatkan nasib mahasiswa Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang yang terdampak konflik internal kampus. Pemerintah menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung untuk menampung mahasiswa melalui skema transfer.
Rencana pengembangan pabrik bahan peledak milik PT Bontang Nitra Perkasa (BNP), yang merupakan bagian dari PT Black Bear, mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Bontang.