Fraksi Golkar Soroti Lambannya Program Peningkatan Infrastruktur di Kutim

KLIKKALTIM - Fraksi Golkar DPRD Kutim menyoroti lambannya program peningkatan infrastruktur. Pemkab diminta intens berkoordinasi dan menyelaraskan program pembangunan dengan Kementerian.

Persoalan ini menjadi salah satu masukan yang tertuang di dalam pandangan Fraksi Golkar DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pandangan ini dibacakan oleh Maswar di dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis siang (13/6/2024).

Maswar menyampaikan bahwa tahapan penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan perintah Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Laporan ini menjadi tolak ukur kepada silih pemerintah daerah terhadap efektifitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan tolak ukur kemampauan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah serta efektifitas dalam realisasi belanja daerah” kata Maswar saat membacakan pandangan fraksi.

Dirinya juga menyampaikan tahapan penyajian laporan realisasi anggaran 2023 terdiri dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8,59 triliun. Rinciannya pendapatan asli daerah sebesar Rp352,46 milyar, transfer sebesar Rp7,67 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp568,85 milyar rupiah.

“Presentase realisasi pendapatan daerah sebesar 104 %  menunjukkan realisasi yang melampaui target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 merupakan angka terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 APBD senilai Rp5,124 triliun, artinya mengalami kenaikan sebesar Rp3,47 triliun,” ungkap Maswar.

Setelah menyampaikan presentase tersebut, dirinya kemudian menegaskan beberapa masukan terhadap kinerja APBD TA 2023 berdasarkan laporan realisasi anggaran

“PAD menunjukkan realisasi yang sangat besar namun presentasi realisasi PAD sebesar hanya 44%, hal ini menunjukkan masih belum tercapainya target. Hal ini berarti masih ada kendala pada penyerapannya, maka Fraksi Golkar meminta agar dilakukan optimalisasi perhitungan, pemantauan, dan evaluasi serta peningkatan target realisasinya” tutur Maswar.

Tak hanya itu Fraksi Golkar juga menyoroti target RPJMD Tahun ke-3, yaitu pembangunan atau peningkatan jalan dengan predikat mantap masih belum terealisasi, dan meminta agar pemerintah daerah harus bersinergi dan memaksimalkan koordinasi dengan kementerian terkait.

Selanjutnya Maswar juga menegaskan agar program Multy Years Contract (MYC) yang kini berjalan dapat selesai sesuai target.

“Untuk MYC harus dilakukan percepatan penyelesaian infrastruktur sesuai skema yang telah disetujui, dan hambatan atau kendala teknis harus segera dipetakan untuk menentukan solusi alternatif,” tutupnya. (ac)