Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk program pengaspalan jalan pada 2025 ini. Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan (SIRUP) LKPP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang akan memuluskan 4 ruas jalan.
RSUD Taman Husada buka suara terkait hasil identifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Bontang yang meninggal dunia pada Senin (10/3/2025) lalu. Kematian warga binaan bernisial Fa alias Ds (25) asal Sangatta, Kutai Timur (kutim) ini sempat memantik perhatian karena diduga meninggal akibat menerima kekerasan fisik.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Bontang lagi-lagi dihadapkan dengan proses pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang molor dibayarkan.
Satreskrim Polres Bontang melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa volume minyak goreng merk Minyakkita di Pasar Taman Rawa Indah pada Selasa (11/3/2025) kemarin. Sidak itu bertujuan memastikan volume dalam kemasan minyakkita tidak berkurang. Sebagaimana isu yang sedang berkembang saat ini.
BONTANG - Tim gabungan dari Satpol-PP, Polres Bontang, Kodim 0908, dan Kemenag melakukan razia di beberapa hotel dan tempat hiburan malam di Bontang, Rabu (12/3/2025) malam. Hasilnya 5 pasangan bukan suami istri terjaring tengah menginap di 2 hotel.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merilis 2 jadwal tambahan keberangkatan kapal dari Pelabuhan Loktuan, Bontang di bulan Maret 2025. Jadwal keberangkatan ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi mudik lebaran 2025.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni turut menyampaikan penolakannya terhadap TMT serentak Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang lolos seleksi tahun 2024.
BONTANG- Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan anggaran Rp13 miliar untuk melakukan program semenisasi jalan menuju Kampung Gotong Royong, di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat tahun ini.
BONTANG- Kondisi hunian Minaryatun, di RT 39, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara mendapat atensi dari DPRD Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam meminta pemerintah bisa memfasilitasi hunian yang lebih layak.
Bontang - Aksi penolakan TMT Serentak untuk para CPNS dan PPPK yang diterima dalam seleksi 2024 ikut menggema di Kota Bontang. Mereka ingin keputusan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda pelantikan dicabut.