PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT Pelayaran Nasional Indonesia memiliki program Stimulus Ekonomi dengan memberikan diskon 50 persen untuk setiap pembelian tiket resmi. Diskon berlaku sejak Kamis (5/6/2025) hari ini hingga (31/7) bulan depan.
DPRD Bontang menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 5 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Regulasi ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang mendorong, peran pekerja dalam menjaga stabilitas industri dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kota.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menggelar kegiatan ekspose laporan akhir penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memperkuat arah pembangunan dan kebijakan investasi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mendukung penuh 100 hari kerja wali Kota Bontang Neni Moernaeni dan wakilnya Agus Haris.
BONTANG- Wali Kota Bontang Neni Moernaeni angkat bicara terkait 250 tenaga honorer yang dirumahkan karena tidak memenuhi masa kerja minimal 2 tahun.
Maling motor beraksi di area pakir Masjid Almujahidin, RT 1, Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Rabu (4/6/2025) subuh tadi. Maling itu menggasak motor milik salah seorang jamaah.
Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan S Parman, KM 6, Kelurahan Kanaan, Bontang Barat, Rabu (4/6/2025) pagi. Satu unit truk menabrak PJU yang berada di median jalan.
Tenaga Honorer Bontang yang dibawah masa kerja 2 tahun harus menelan pil pahit. Karena kebijakan terbaru kontrak mereka tidak lagi di perpanjang pada Juli 2025 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Sistem Drainase Perkotaan. Peraturan ini menjadi salah satu langkah untuk menciptakan kota bebas genangan, banjir, serta perbaikan tata kota.
