Pemkot Bontang Ajukan KUA-PPAS APBD 2026 Rp 2,8 Triliun

BONTANG - Pemkot Bontang mengajukan nota keuangan KUA-PPAS APBD 2026 senilai Rp 2,8 triliun. Penyampaian ini diajukan dalam sidang paripurna yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Jumat (15/8/2025). 

Nilai ini merosot dari asumsi APBD 2025 Bontang senilai Rp3,1 triliun. Penurunan angka ini diprediksi karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. 

Dalam sambutannya Neni Moernaeni merincikan untuk belanja modal Pemkot Bontang diasumsikan menghabiskan Rp1,3 Triliun. Sementara proyeksi belanja operasi menelan anggaran Rp1,8 triliun. 

"Ini bersifat asumsi bisa naik tapi bisa juga turun. Kami berharap tetap naik," ucap Neni Moernaeni. 

Dalam Nota penyampaian, tercatat  1 mega proyek untuk pembangunan danau Kanaan yang menelan anggaran Rp274 miliar. 

Rinciannya, pembangunan fisik dengan pagu Rp267 miliar, alokasi Biaya pengawasan teknis Rp5 miliar, serta biaya pengelola kegiatan mencapai Rp1 miliar. Pengerjaan tahun jamak ini akan dibayarkan dalam 3 tahun hingga 2028.

Tiap tahun untuk pengerjaan fisik dicicil. Pembayaran 2026 senilai Rp48 miliar. Kemudian 2027 senilai Rp129 miliar. Terakhir 2028 senilai Rp88,8 miliar. 

Biaya pengawasan teknis juga dicicil pada 2026 dibayar Rp960 juta, kemudian pada 2027 Rp2 Miliar dan tahun terakhir 2028 Rp1,7 miliar. 

Sebelumnya diberitakan, Asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 merosot sampai Rp500 miliar. Nilai itu didapat berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD). 

Neni menegaskan penghematan tidak akan berdampak besar pada pos anggaran perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengetasan kemiskinan. 

Sebaliknya, Pemkot lebih memilih memangkas pos anggaran belanja pegawai. Beberapa kegiatan yang disasar adalah rapat rutin atau Bimbingan Teknis.

Neni menjelaskan bahwa penurunan asumsi APBD merupakan imbas program efesiensi dari pemerintah pusat. Kebijakan ini praktis membuat dana transfer dari pusat jauh berkurang.

Pemkot tak bisa berbuat banyak, sebab Bontang memang jauh dari kemandirian fiskal, dan masih  berpangku tangan dari dana pusat. (*)