Wawali Agus Haris Peringatkan Sekolah yang Tahan Ijazah karena Menunggak SPP; Bisa Dijatuhi Sanksi

BONTANG- Pemerintah Kota Bontang memperingati pihak sekolah swasta yang masih berani menahan ijazah murid mereka karena tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bakal disanksi. 

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, telah mendapat aduan dari warga terkait ada sekolah swasta yang menahan ijazah murid. Kebijakan sekolah tidak dibenarkan pun bisa dikenai sanksi. 

Pihak sekolah seharusnya bisa memberikan ruang musyawarah untuk mencarikan solusi atas keterlambatan pembayaran SPP. Menurut AH-sapaan akrabnya- bisa saja karena kesulitan ekonomi. 

"Itu salah. Tidak boleh tahan ijazah. Apalagi ini musim penerimaan peserta didik baru. Lapor ke Disdikbud akan dievaluasi itu sekolah swasta," ucap Agus Haris kepada Klik Kaltim, Jumat (13/6/2025). 

Sebelumnya, terdapat informasi adanya sekolah swasta yang menahan ijazah peserta didik karena belum membayar SPP. 

Hal itu pun cukup membuat publik terkejut. Namun, Disdikbud Bontsng tengah melakukan upaya dalam mencari solusi atas permasalahan itu. 

Bahkan persoalan itu terbuka saat Disdikbud menggelar diskusi rencana menggeratiskan sekolah swasta gratis beberapa waktu lalu. 
 
Salah satu kepala sekolah SMP swasta di Bontang menyampaikan keluh kesahnya ke Disdikbud saat kegiatan tersebut.

Dia bercerita, biaya SPP tiap bulannya tidak sampai Rp 500 ribu per anak. Jumlah itu pun dinilai tidak terlalu besar bagi ukuran masyarakat Bontang. 

Namun, tunggakan yang berlangsung lama membuat pihak sekolah bertindak. Nominal tunggakan membengkak dsn membuat sekolah harus membuat kebijakan tegas. Dimana sekolah melakukan penahanan ijazah. “Kalau besaran SPP saya rasa untuk ukuran Bontang terjangkau atau tidak mahal,” kata kepala sekolah tersebut.