•   27 June 2025 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Tiga Mega Proyek Neni - AH Setengah Triliun Dilaksanakan 2026; Sumber Anggaran Diambil dari Sini

Bontang - M Rifki
12 Mei 2025
 
Tiga Mega Proyek Neni - AH Setengah Triliun Dilaksanakan 2026; Sumber Anggaran Diambil dari Sini Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menjelaskan rencana mega proyek di masa pemerintahannya. (M Rifki - Klik Kaltim)

BONTANG- Tiga mega proyek Pemkot Bontang senilai Rp 575 miliar dengan skema multiyears contract atau tahun jamak mulai direalisasikan di awal tahun 2026.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku telah mengajukan ketiga proyek tersebut di dalam daftar belanja tahun anggaran 2026.

Adapun ketiga proyek tersebut, Pembangunan Polder di Kelurahan Kanaan senilai Rp 175 miliar, kemudian pembangunan jalan layang atau fly over di Bontang Kuala Rp 200 miliar dan terakhir pembangunan rumah sakit senilai Rp 200 miliar. 

Ketiga proyek mercusuar ini akan diselesaikan selama masa pemerintahan Neni Moerniaeni dan Agus Haris. 

Proyek ini digadang menjadi solusi untuk mengatasi persoalan di kota, Proyek Kolam Polder Kanaan berfungsi untuk menampung limpasan air dari hulu sungai Bontang. Sehingga debit air dari hulu bisa dikontrol. 

Sedangkan, pembangunan fly over atau jalan layang di Kelurahan Bontang Kuala menjadi solusi menangkal dampak bajir rob yang merendam akses utama masyarakat saat air pasang. 

Kemudian pembangunan rumah sakit untuk memberikan layanan medis yang lebih maksimal kepada warga Bontang, sebab saat ini butuh tambahan ruang inap. 

" Awal tahun sudah mulai lelang secara terbuka," ucap Neni Moerniaeni kepada Klik Kaltim, Senin (12/5/2025). 

Sumber Anggaran

Lebih lanjut, Neni menerangkan untuk mewujudkan program itu akan memangkas anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Seperti program Bimbingan Teknis, perjalanan dinas ASN, dan kegiatan seremonial atau event. 

Sementara untuk anggaran rutin seperti Mandatory spending yang dikhususkan 20 persen pendidikan, 30 persen belanja pegawai, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen masih terus berjalan. 

"Kalau yang rutin tidak ada. Tapi kami efesiensi. Sedangkan Bimtek akan ditiadakan kalau yang tidak urgent," sambungnya. 

Neni bilang untuk skema pembayaran juga akan dilakukan hingga masa akhir jabatannya. Neni tidak ingin meninggalkan hutang bagi pejabat yang akan terpilih pada periode selanjutnya. 

"Kami tidak mau tinggalkan hutang. Target pembayaran sebelum kami berakhir masa jabatannya," pungkasnya.






TINGGALKAN KOMENTAR