Ombudsman Kaltim dan DPRD Bontang Sepakat Perkuat Pengawasan Layanan Publik

Bontang - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan melakukan audiensi bersama Komisi A DPRD Kota Bontang pada Selasa, 27 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bontang ini menjadi ajang diskusi dua arah untuk mempererat sinergi antar lembaga, terutama dalam menangani berbagai keluhan masyarakat.

Kepala Ombudsman RI Kaltim, Mulyadin, hadir langsung dalam pertemuan itu, didampingi Calon Asisten Ombudsman, Beny Setiadi. Mereka disambut oleh Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto.

Dalam audiensi tersebut, Mulyadin menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara Ombudsman dan DPRD, agar laporan masyarakat yang masuk bisa ditangani lebih cepat dan tepat.

"Kami ingin memperlancar penyelesaian laporan pelayanan publik, khususnya dari warga Bontang," kata Mulyadin dikutip dari laman ombudsman.

Heri Keswanto menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan koordinasi memang penting, apalagi banyak isu yang menjadi perhatian Komisi A, seperti masalah ketenagakerjaan, pendidikan, dan sosial.

Salah satu topik hangat yang dibahas adalah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Badak LNG terhadap PT Sumedang Jaya Lestari. Isu ini mendapat sorotan karena menyangkut hak-hak pekerja yang harus dilindungi.

Selain itu, Heri juga menampung berbagai pandangan dari Ombudsman terkait layanan publik di Bontang. Sebagai tindak lanjut, ia berencana mengunjungi Kantor Ombudsman Kaltim untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan.

Rencana kunjungan tersebut disambut positif oleh Mulyadin. Ia berharap kerja sama yang lebih erat ini bisa membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di Bontang.

"Semakin sering kita berdiskusi dan berkoordinasi, makin cepat pula solusi bisa ditemukan untuk persoalan masyarakat," tutup Mulyadin.  (adv)