Indikasi Kebocoran BBM Subsidi di Bontang, Pasokan SPBU 8.000/liter Kerap Ludes Dalam Sehari

BONTANG – Pertamina Patra Niaga mengusulkan Pemerintah Kota Bontang menerbitkan surat edaran (SE) sebagai aturan turunan untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Langkah ini dinilai penting guna mencegah penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran serta menekan potensi kebocoran distribusi.

Pasalnya, pasokan Pertalite dan Solar subsidi di sejumlah SPBU Kota Bontang kerap habis dalam waktu singkat. Setiap SPBU yang menerima suplai sekitar 8.000 liter BBM subsidi per hari dilaporkan sering kehabisan stok pada hari yang sama.

Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus Prabowo, mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi perlu diperkuat melalui regulasi dari pemerintah daerah.

Menurutnya, aturan tersebut dapat mengacu pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 510/7664/EK/2022 tentang Menjaga Stabilisasi Ketersediaan Pasokan BBM Jenis Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam surat edaran tersebut, pembelian BBM subsidi telah dibatasi berdasarkan jenis kendaraan. Kendaraan pribadi roda empat maksimal membeli 40 liter per hari, kendaraan angkutan roda empat maksimal 60 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih dibatasi hingga 120 liter per hari.

{[2}}

Untuk pembelian Solar subsidi, konsumen diwajibkan menggunakan Fuel Card. Sementara pembelian Pertalite dilakukan melalui aplikasi MyPertamina. Adapun kendaraan roda dua dibatasi maksimal 5 liter per hari.

"Kan jadi pertanyaan, kok bisa 8.000 liter habis dalam sehari di satu SPBU. Kalau kami menyarankan ada surat edaran turunan dari Pemkot karena kewenangan pembatasan ada di pemerintah daerah," ujar Bagus kepada awak media.

Bagus menegaskan, pasokan BBM subsidi untuk Kota Bontang saat ini masih dalam kondisi aman. Seluruh SPBU mendapatkan suplai rutin setiap hari dari depot Pertamina.

Namun, menurutnya, pengaturan distribusi di tingkat SPBU perlu diperkuat agar BBM subsidi tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Di Berau sudah berjalan surat edarannya. Bontang bisa mengikuti. Pembatasan harus ada supaya tidak menciptakan antrean yang berulang," katanya.

Selain itu, Pertamina juga terus melakukan inspeksi mendadak bersama Tim Monitoring Pemkot Bontang untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.

Bagus menilai permintaan BBM subsidi berpotensi meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite.

"Pasti banyak yang beralih. Inilah pentingnya aturan. Semoga bisa segera direalisasikan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun surat edaran terkait pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).

Menurut Agus Haris, regulasi yang disusun akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta hasil kajian yang dilakukan pemerintah.

"Kami masih menyusun. Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit. Kami akan memberikan regulasi yang terbaik," pungkasnya. (*)