Imbas Kenaikan Pertamax; Pemkot Bontang Siap-siap Pangkas BBM untuk Kendaraan Dinas

BONTANG- Imbas kenaikan harga pertamax dan dexlite membuat Pemkot Bontang harus berhemat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana memangkas belanja bbm kendaraan operasional dinas. 

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris kepada wartawan baru-baru ini. 

Wawali AH-sapaan akrabnya- mengatakan, sebenarnya kebijakan efisiensi anggaran sudah dari awal dilakukan pemerintah. Namun, seiring waktu tekanan harga bbm memaksa pemerintah kembali melakukan penghematan, khususnya di belanja bbm kendaraan operasional. 

Kendati demikian, pemangkasan anggaran tak dilakukan merata khususnya untuk dinas dengan tugas pelayanan ke masyarakat seperti rumah sakit,  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup yang mengurusi persampahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Namun, untuk jajaran kepala dinas hingga pejabat eselon IV harus dibatasi. 

Dari pantauan Klik Kaltim, alokasi belanja BBM non subsidi di Sekretariat Daerah Kota Bontang pada 2026 ini nilainya tembus Rp1,7 miliar. Alokasi itu dibelanjakan Pemkot untuk membiayai seluruh kendaraan dinas baik pejabat wali kota, wakil wali kota dan eselon II hingga eselon IV. 

"Kabar itu menyulitkan kami juga di pemerintahan. Karena alokasi BBM kan kami pakai yang non subsidi. Pasti akan berpengaruh. Kemungkinan dipangkas juga," kata Agus Haris.