PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Kondisi keuangan Pemkot Bontang semakin tertekan. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengungkapkan proyeksi APBD 2027 hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun akibat terus tergerusnya pendapatan daerah.
KUTAI TIMUR - Keluarga mendiang MA resmi melaporkan tiga personel polisi ke Propam terkait dugaan penganiayaan saat proses penangkapan kasus narkotika di Desa Teluk Pandan, Kutai Timur, Sabtu (1/8/2026).
BONTANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang menyetorkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 548.768.700 dalam kasus korupsi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang tahun anggaran 2024-2025, Senin (3/8/2026).
BONTANG- Pendapatan parkir tepi jalan di Bontang mulai ditarik masuk ke kas daerah. Juru parkir (jukir) di sejumlah titik sepakat menyetorkan uang bagi hasil parkir kepada Pemerintah Kota Bontang mulai Agustus 2026.
BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk memperbarui dan menambah peralatan kesehatan kedokteran pada 2026 ini.
BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pasien selama satu tahun.
BONTANG - Propam Polres Kutai Timur memeriksa 3 personil polisi yang terlibat pengungkapan kasus narkoba di Desa Teluk Pandan, pada Sabtu (1/8/2026) lalu.
BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang menerapkan aturan bagi anak berusia di bawah 12 tahun untuk tidak masuk ke ruang perawatan pasien rawat inap di jam besuk.
BONTANG – Sebanyak 90 persen pasien yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang telah tercover oleh kepesertaan BPJS Kesehatan.
BONTANG - Iuran paguyuban di SD Negeri 008 Bontang Utara akhirnya dihentikan. Keputusan itu diambil setelah muncul protes dari wali murid terkait penarikan iuran bulanan di lingkungan sekolah.
