PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Pasangan calon nomor urut 3 Najirah dan Muhammad Aswar berjanji membangun Bontang dari sektor ekonomi maritim. Dalam debat kandidat ke 2 yang berlangsung di Samarinda pada Rabu (20/11/2024) paslon nomor urut 3 Najirah dan Aswar berkomitmen dalam memajukan sektor maritim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, mengungkapkan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender yang baru-baru ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Raperda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan di berbagai sektor, termasuk pekerjaan dan politik.
Pasangan calon Wali Kota Sutomo Jabir dan Nasrullah membuka debat dengan menyoroti pertumbuhan ekonomi Bontang yang lesu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan masih berjalan lamban. Oleh karena itu DPRD segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan capaian dan rencana program.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah mengungkapkan kekecewaannya terkait anggaran yang tidak transparan, khususnya di Kecamatan Muara Bengkal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah, menegaskan pentingnya memprioritaskan tenaga kesehatan lokal, khususnya dokter spesialis, untuk mengisi kekurangan tenaga medis di daerah.
Julfansyah, anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana lokal.
Manajemen Mie Gacoan Bontang telah menetapkan jadwal grand opening pada (29/11/2024) mendatang kendati belum mengantongi izin Andalalin.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap seringnya pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang dianggapnya tidak efektif.
