PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah kebijakan distribusi tabung gas dan bahan bakar minyak (BBM) di Kutim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, menanggapi tentang seringnya unsur pemeritah gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah. Menurutnya, Pentingnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan di daerah sendiri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap seringnya diadakan event atau konser di Kutim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) telah menyelesaikan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 2025-2045.
Memperingati Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada Senin 25 November 2024 menjadi momen penting dalam mengapresiasi pada dedikasi semua guru yang ada di Indonesia.
Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Yusuf Yusri menanggapi tentang pembangunan sektor infrastruktur yang saat ini mulai digencarkan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Yusri Yusuf memberikan pendapatnya mengenai bidang perikanan di Kutim.
Pendapatan Daerah dari sektor tambang batu bara memang masih menjadi sumbangsi tertinggi untuk anggaran di Kutai Timur. Namun tahun akan selalu berganti dan sumber daya alam tersebut tentunya akan habis juga.
Baru-baru ini penghapusan sistem Zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ramai di perbincangkan. Beberapa pihak bahkan mengusulkan agar kebijakan zonasi tersebut dihapuskan saja karena mengingat tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.
