PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Bontang di 2026 menurun drastis hingga 80 persen. Penurunan signifikan ini membuat Wali Kota Neni Moerniaeni kecewa dan akan menyuarakan penolakan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur 2026 menghadapi ancaman penyusutan drastis hingga separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).
BONTANG- Rencana pemangkasan dana transfer daerah 2026 diprotes keras oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Pun, Neni menggalang dukungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menolak kebijakan pemangkasan.
BONTANG- Ketua Komite I DPD RI Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam menyampaikan pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah bisa menimbulkan gejolak.
Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2025 diproyeksikan turun signifikan hingga Rp1,775 triliun atau 15,92 persen dari asumsi awal.
BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melayangkan surat penolakan kebijakan pemangkasan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang.
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat mulai menimbulkan guncangan serius di daerah.
Pemkot dan DPRD Bontang menyepakati pengesahan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3,1 Miliar, Senin (25/8/2025) malam.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku menyiapkan skema penghematan dalam penyusunan APBD 2026. Kebijakan ini merupakan imbas dariproyeksi merosotnya dana transfer dari pusat.
