Penyampaian Nota Keuangan 2026; Pemkot Ajukan Rp 2,8 Triliun, Belanja Operasi Rp 1,8 T

BONTANG- Asumsi belanja daerah pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2,8 triliun. Dari jumlah tersebut alokasi untuk belanja operasi pemerintah masih mendominasi senilai Rp 1,8 triliun. 

Penyampaian nota keuangan R-APBD 2026 digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Jumat (19/9/2025) malam. 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam turut dihadiri Wakil Wali Kota Agus Haris dan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkot Bontang. 

Di dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan ini, Pemkot Bontang mengajukan daftar belanja sebesar Rp 2,8 triliun meliputi belanja operasi Rp 1,8 triliun dan belanja modal Rp 1 triliun.

Diketahui, Belanja Operasi diperuntukkan mendanai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah dan memberikan manfaat jangka pendek. 

Ini meliputi belanja pegawai (gaji), belanja barang dan jasa (seperti biaya listrik, bahan bakar), belanja bunga (untuk utang), belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. 

Sementara belanja modal digunakan untuk pengadaan atau perbaikan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang, seperti tanah, gedung, peralatan, mesin, aset tak berwujud, dan pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan) serta pemeliharaan aset-aset. 

"Komposisi belanja operasi ini sudah sesuai dengan regulasi. Tapi ini kan asumsi bisa saja berubah. Apalagi sitengah pemangkasan anggaran dari pusat," ucap Agus Haris.

Lebih lanjut, dalam batang tubuh APBD 2026 Pemkot Bontang juga memastikan proyek tahun jamak revitalisasi Waduk Kanaan tetap berjalan. 

Tujuannya untuk menangani persoalan banjir. Sebab banjir di Bontang selalu disumbang dari hulu. Terlebih saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. 

"Kalau dipangkas pasti akan berpengaruh. Kami juga tetap mengedepankan asaz manfaat," pungkasnya.