Pemerintah Akan Impor Beras 1 Juta Ton, Hasil Lumbung Pangan Dipertanyakan

KLIKKALTIM.com -- Pemerintah akan meng-impor beras setidaknya sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Hal itu mengundang penolakan dari berbagai pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keputusan impor beras telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian, pada 19 Februari 2021. Informasi yang diperoleh kumparan, rapat tersebut juga dihadiri Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian.

Protes Slamet tersebut bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, pemerintah memiliki proyek food estate atau lumbung pangan seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi dan diklaim telah mulai panen, seharusnya bisa menambah produksi beras nasional.

“Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan lumbung pangan ini. Lalu untuk apa lagi impor?” kata Slamet dikutip dari laman resmi PKS, Minggu (21/3).

Politisi PKS itu menilai kebiasaan impor merepresentasikan ketidakberpihakan negara kepada petani dalam negeri. Bahkan menurutnya, bukan tidak mungkin jika suatu saat bukan hanya produk pangan, namun petani pun akan didatangkan dari luar negeri.

“Kalau hari ini kita tidak peduli dengan petani dengan mengimpor produk pertanian, maka bukan tidak mungkin tiga tahun ke depan petaninya yang diimpor,” ujarnya.

Dia pun menyoroti lemahnya koordinasi antar-lembaga pemerintah, dalam merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Kebijakan yang ujung-ujungnya impor, kata Slamet, sering dipicu persoalan tidak sinkronnya data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Termasuk dalam hal kebijakan impor beras kali ini.