Baru Pelantikan, Beredar Kabar 'Bagi-bagi Kavling' Mega Proyek IKN

KLIKKALTIM - Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan itu dilakukan pada Kamis (10/3/2022) sore kemarin, di Istana Negara.

Jokowi menunjuk dua orang yang bukan berasal dari partai politik (Parpol) mana pun. Mereka adalah Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhonny Rahajoe sebagai Wakil Kepala.

Namun sayang, sebelum keduanya dilantik, beredar kabar bahwa telah terjadi pembagian kavling di IKN Nusantara yang tentunya menimbulkan kekhawatiran lain di ruang publik.

Dugaan bagi-bagi lahan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibeberkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Ia mengaku, temuan itu diperoleh dari informasn yang dimiliki oleh KPK.

Baca juga: Mengenal Sosok Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

Bahkan, katanya, KPK sudah diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal mega proyek IKN di Benua Etam. Penjelasan itu ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim.

Di Rakor itu, juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," katanya, Kamis (10/3/2022).

Ia melanjutkan, KPK sudah banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Kaltim. Terbaru ialah Bupati Nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

KPK diketahui sejak berdiri belasan tahun sudah berupaya untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. Segala cara, telah dilakukan termasuk dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, katanya, masih saja pihak-pihak tidak merasa kapok untuk tidak melakukan korupsi.

"Itu saja tidak membuat yang lain kapok. Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?" ungkapnya.

Ia juga berharap apa pun bisnis yang dijalankan di Ibu Kota Nusantara tentunya dapat memberikan manfaat luas. Termasuk dampaknya kepada masyarakat Kaltim.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial," imbuhnya.

Maka itu, KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kaltim dalam melakukan pencegahan korupsi.

"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibukota Negara (IKN) juga menjadi prioritas kami," tandasnya.