Wali Kota Bontang Dukung Penolakan TMT CASN dan PPPK Serentak, Segera Kordinasi ke Kementerian
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (Klik Kaltim/ M Rifki). BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni turut menyampaikan penolakannya terhadap TMT serentak Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang lolos seleksi tahun 2024.
Kepada Klik Kaltim, Neni menyampaikan keprihatinannya terhadap CASN dan PPPK yang seharusnya dilantik namun harus mundur karena instruksi Pemerintah Pusat. Padahal Neni mengaku sudah menandatangani Surat Keputusan mereka pada (1/3/2025) lalu. Namun tiba-tiba muncul instruksi terbaru dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait penundaan pelantikan.
"Saya selaku walikota mendukung penuh perjuanngan untuk menolak penundan TMT CASN. Kemudian kami akan berkordinasi dengan Kementerian terkait," ucap Neni kepada Klik Kaltim, Rabu (12/3/2025).
Neni berharap para CASN dan PPPK bisa bersabar, karena proses komunikasi tengah dilakukan. Neni meyakini akan ada solusi terbaik dari tuntutan seluruh CASN dan PPPK. Apalagi fenomena penolakan ini juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Neni juga mengungkapkan kesedihannya kala mengingat perjuangan pegawai yang telah lolos seleksi. Apalagi jika membayangkan kekecewaan PPPK yang baru lolos dan akan masuk masa pensiun selama 1 tahun ke depan. Ditambah lagi CASN yang sudah memilih resign dari pekerjaan.
"Sedih pasti. Gimana nasib mereka yang pensiun hanya tersisa 1 tagun lagi. Terus banyak lah pasti yang merasakan kerugian," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Aksi penolakan TMT Serentak untuk para CPNS dan PPPK yang diterima dalam seleksi 2024 ikut menggema di Kota Bontang. Mereka ingin keputusan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda pelantikan dicabut.
Para pegawai yang tergabung di Forum CASN Kota Bontang itu telah melakukan pertemuan Senin (10/3/2025) sore lalu. Forum sepakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan Kemenpan RB yang membuat nasib mereka terkatung-katung. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ratusan anggota forum berkumpul dan menyerukan penolakan.
"Kami CASN Bontang menolak TMT Serentak," seru mereka.
Video yang beredar juga disertai dengan tagar #savecasn2024 dan #tolakkebijakantmtserentak. Dua tagar ini memang tengah viral dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial.
Perwakilan Forum CASN Kota Bontang Bimo Budi Satrio meminta pemerintah pusat menjalankan mekanisme penerimaan ASN sesuai jadwal. Sebab total 112 CASN dan 214 PPPK di Bontang pun sudah menerima Nonor Induk Pegawai (NIP). Hal ini berarti tahapan hanya tersisa pelantikan.
"PMT pusat akan dilantik Maret 2026. Itu yang kami tolak. Harusnya2025 ini kami dilantik. Sudah ada NIP loh. Biarkan berjalan sesuai jadwal saja," ucap Bimo kepada Klik Kaltim, Selasa (11/3/2025).
Bimo juga berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bisa mengakomodir sikap ini.
Karena seluruh CASN dan PPPK berharap bisa memulai bekerja dan membangun roda pemerintahan Kota Bontang usai menjalankan serentetan seleksi panjang.
"Semoga sikap kami ini bisa diakomodir oleh instansi terkait," tuturnya. (*)
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
