Soal ‘Penyelamatan’ 250 Honorer yang Diputus Kontrak, Nursalam Ingatkan Potensi Bertentangan dengan Kebijakan Presiden

KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi B PDRD Kota Bontang, Nursalam angkat bicara perihal pemutusan kontrak kerja honorer masa kerja di bawah 2 tahun. Ia mengingatkan Pemkot perlu berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.  

Sejak pemerintah pusat mengeluarkan instruksi pemutusan kontrak kerja, Pemkot memang tengah melakukan upaya untuk mempertahankan honorer. Salah satu opsi yang mencuat adalah pemberdayaan dengan skema outsourcing.

Namun langkah itu perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto komitmen akan menghapus sistem outsourcing. 

“Tenagaa honorer atau Non ASN perlu dipikirkan, karena menurut saya agak sulit karena Presiden sudah berkomitemen menghapus outsourcing,” kata Nursalam menyampaikan interupsi di rapat paripurna, Senin (10/6/2025).

Ia menilai, dari total 250 tenaga honorer yang berakhir kontraknya ke skema outsourcing tidak ideal. Lantaran bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Maka dari itu Nursalam mendorong pemerintah teliti dalam menentukan kebijakan. 

“Ketika kita mau menggunakan outsourcing, ini akan bertentangan dengan komitmen pusat,” terang Nursalam.

Merespon hal itu, Walikota Bontang Neni Moernaeni Menegaskan, saat ini belum ada rencana penerapan outsourcing di lingkungan pemkot. Namun ia sampaikan, kontrak kerja bisa dilakukan secara langsung antara tenaga kerja dan kepala dinas.

“Mungkin tidak ada outsourcing tapi berkontrak dengan kepala dinas disesuaikan dengan regulasi yang ada,” jelasnya. (adv/as)